Profil
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PDF Print E-mail
Written by TRI SETYO WIBOWO   
Thursday, 16 March 2017 00:00

(Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2016)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan


Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a.Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan
b.Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan;

c.Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan;

d.Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi, penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan

e.Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan; dan

f.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TEGAL

(Peraturan Walikota Tegal Nomor 21 Tahun 2009)

1.

Kepala Badan :


a.

Ikhtisar Jabatan :



Mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan.





b.

Uraian Tugas :



  1)
Menyusun kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan.



2).

Melaksanakan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan.



3).

Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan.



4).

Membina teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi, penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan.



5).

Mengendalikan penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan; dan



6).

Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.





2.

Sekretaris :


a.

Ikhtisar Jabatan :



Melakukan perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian, meliputi : pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.





b.

Uraian Tugas :



1).

Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.



2).

Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan Pengembangan Daerah.



3).

Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.



4).

Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.



5).

Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah.



6).

Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.



7).

Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengambangan Daerah.



8).

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan



9).

Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.







2.1.

Kepala Sub Bagian Program


Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang program, meliputi : perencanaan dan program kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.







2.2.

Kepala Subbagian Keuangan :






Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.







2.3.

Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian :







Mempunyai tugas pengyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : pembinaan ketatausahan, hukum, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.






3.

Kepala Bidang Pembangunan Masyarakat dan Sosial Budaya


a.

Ikhtisar Jabatan :



Mempunyai tugas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembangunan manusia dan masyarakat, dan sosial budaya, meliputi : penyusunan manusia dan masyarakat, dan sosial budaya, meliputi : Penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah, penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang dan wilayah daerah dengan rencana pembangunan daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait rencana pembangunan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah, pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat dan sosial budaya.





b.

Uraian Tugas :



1).

Pengoordinasian penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat, dan sosial budaya.



2).

Verifikasi rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat, dan sosial budaya.



3).

Pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat, dan sosial budaya.


4).

Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat dan sosial budaya.



5).

Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat, dan sosial budaya.



6).

Pengoordinasian pelaksanaan dengan DPRD terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat, dan sosial budaya.


7).

Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat dan sosial budaya.



8).

Pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Bidang Pembangunan Masyarakat dan Sosial Budaya.



9).

Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat, dan sosial budaya.



10).

Pengendalian/Monitoring pelaksanaan perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat, dan sosial budaya.



11).

Pengelolaan data informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat, dan sosial budaya.



12).

Evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat, dan sosial budaya; dan



13).

Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.






3.1.

Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat








Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelasanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembangunan manusia dan masyarakat, meliputi : penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah, penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah, pelaksanaan musyawarah pencanaan pembangunan, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang dan wilayah daerah dengan rencana pembangunan daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait rencana pembangunan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah, pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah,pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencaaan pembangunan daerah di bidang urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, serta kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.










3.2.

Kepala Sub Bidang Sosial Budaya




a.

Ikhtisar Jabatan :




Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang sosial budaya, meliputi : penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah, penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah, pelaksanaan musyawarah perencanaan pemangunan, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang dan wilayah daerah dengan rencana pembangunan daerah, pelaksanaan kesepakatandengan DPRD terkait rencana pembangunan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah, pengendalian/monitoring pelasanaan perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang urusan sosial, ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.






4.

Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam


a.

Ikhtisar Jabatan :



Mempunyai tugas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakann, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang ekonomi dan sumber daya alam meliputi : penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah, penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, pelaksaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang dan wilayah daerah dengan rencana pembangunan daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait rencana pembangunan daerah dan anggaran pendapatan belanja daerah, pelaksanaan sinergitas dan harmonisassi kegiatan Perangkat Daerah, pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah, pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam.


b.

Uraian Tugas :



1).

Pengoordinasian penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam.



2).

Verifikasi rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam.



3).

Pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam.



4).

Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daearah di bidang ekonomi dan sumber daya alam.



5).

Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jagka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam.



6).

Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang ekonoi dan sumber daya alam.



7).

Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam.



8).

Pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan Bidang ekonomi dan sumber daya alam.



9).

Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam.



10).

Pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam.



11).

Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam.



12).

Evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam, dan



13).

Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.










4.1.

Kepala Sub bidang Ekonomi





Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang ekonomi, meliputi: penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah, penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang dan wilayah daerah dengan rencana pembangunan daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait rencana pembangunan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah, pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, penanaman modal, dan pariwisata.






4.2.

Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam




Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang sumber daya alam meliputi: penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah, penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang dan wilayah daerah dengan rencana pembangunan daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait rencana pembangunan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah, pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang urusan kelautan dan perikanan, pertanian, pangan dan lingkungan hidup.





5.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah :




a.

Ikhtisar Jabatan :



 budaya.Mempunyai tugas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, meliputi : penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah, penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang dan wilayah daerah dengan rencana pembangunan daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait rencana pembangunan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan nisergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah, pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.





b.

Uraian Tugas :



1).

Pengoordinasian penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.



2).

Verifikasi rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.



3).

Pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang insfrastruktur dan pengembangan wilayah.



4).

Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang dan wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.



5).

Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.



6).

Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.



7).

Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.



8).

Pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.



9).

Pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.



10).

Pengendalian/Monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.



11).

Pengendalian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.



12).

Evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan



13).

Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.






5.1.

Kepala Sub Bidang Infrastruktur




Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang infrastruktur, meliputi : penyusunan rancangan rencana pembangunan daearh, penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang dan wilayah daearah dengan rencana pembangunan daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait rencana pembangunan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah, pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan pemukiman, dan perhubungan.

5.2.

Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah




Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan wilayah, meliputi : penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah, penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang dan wilayah daerah dengan rencana pembangunan daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait rencana pembangunan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah, pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang urusan penataan ruang, pertanahan, komunikasi, dan informatika, persandian, statistik dan kecamatan.






6.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan :


a.

Ikhtisar Jabatan :



Mempunyai tugas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penelitian dan pengkajian, pengembangan dan inovasi, dan data dan informasi pembangunan, meliputi : penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan, pelaksanaan kegiatan kelitbangan, penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan, pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan, pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan, pengyusunan laporan kegiatan kelitbangan, optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga litbang swasta, penyelenggaraan disemiminasi hasil kelitbangan, serta pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data dan informasi pembanganan.





b.

Uraian Tugas :



1).

Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di daerah.



2).

Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah sesuai bidang tugasnya.



3).

Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada walikota dan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kota.



4).

Pengoordinasian pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah.



5).

Pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan san pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan.



6).

Pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah.



7).

Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan pemerintah Daerah



8).

Pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan.



9).

Pengoptimalan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa.



10).

Pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatian, pemagangan, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemapuan organisasi.



11).

Pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Walikota dan Perangkat Daerah di lingkungan kota.



12).

Pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian,pengkajian,penerapan,pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku



13).

Pengoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemrintah maupun dengan lembaga Litbang swasta.



14).
Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di daerah.


15).
Pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data dan informasi pembangunan; dan


16).
Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.









6.1.

Kepala Subbidang Data, Analisa dan Statistik :





Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasikan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penelitian dan pengkajian, me;iputi : optimalisasi kerja sama penelitian dan pengkajian, pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian.







6.2.

Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian :





Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidnag pengembangan dan inovasi, meliputi : penguatan kelembagaan dan sumber daya inovasi.






6.3
Kepala Data dan Informasi Pembangunan




Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang data dan informasi pembangunan, meliputi : pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi pembangunan.







Last Updated on Wednesday, 15 March 2017 19:51
 
Ir. H. Nur Effendi, MSi PDF Print E-mail
Written by Andys   
Monday, 15 September 2014 15:13
      Lahir di Temanggung, 8 Pebruari 1962 lulusan Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 1986 mulai mengabdi pada Pemerintah Kota Tegal sejak 1 Maret 1989. Mengawali kariernya sebagai PNS di Kota Semarang sebagai staf Seksi Perencanaan DLLAJR Jawa Tengah, selanjutnya meniti karier menduduki jabatan struktural sebagai Kepala Seksi Perencanaan DLLAJR Jawa Tengah, Kepala Cabang DLLAJR Kota Tegal, Kepala Seksi Operasi Pengendalian DISHUBPAR Kota Tegal, Kepala Sub Dinas Perhubungan Darat DISHUBPAR Kota Tegal, Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Perkotaan Kota Tegal, Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal, Sekretaris Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Kota Tegal.

     Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2015 diambil sumpah jabatan mengemban amanat urusan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal. Pada tanggal 26 Desember 2016 diambil sumpah mengemban jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.


Last Updated on Tuesday, 03 October 2017 13:27
 
SIMASKIN PDF Print E-mail
Written by Andys   
Thursday, 06 March 2014 10:56

Sistem Informasi Geografis Data Kemiskinan (SIMASKIN) Kota Tegal adalah sistem informasi berbasis peta geografis yang dibangun dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan melalui identifikasi, perencanaan, analisis, pengembangan, pengawasan, dan penyebarluasan secara visual tentang potensi goegrafis secara tematik di wilayah Kota Tegal, data tingkat pendapatan, pendidikan dan kesehatan, mata pencaharian dan angkatan kerja, potensi geografis, penggunaan lahan, serta fasilitas umum yang ter-update. Sehingga data dan informasi yang tersaji menjadi bahan pengambilan keputusan dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tegal 

klik ke SIMASKIN


Last Updated on Wednesday, 12 March 2014 08:57
 
PDRB Kota Tegal PDF Print E-mail
Written by Andys   
Wednesday, 05 March 2014 12:56

PDRB merupakan penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten /kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kelender). Kegiatan ekonomi yang dimaksud kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan jasa. Dalam penghitungannya, untuk menghindari hitung ganda, nilai output bersih diberi nama secara spesifik, yaitu nilai tambah (value added). Demikian juga, harga yang digunakan dalam perhitungan ini adalah harga produsen. Penilaian pada harga konsumen akan menghilangkan PDRB subsektor perdagangan dan sebagian subsektor pengangkutan.

PDRB atas dasar harga berlaku merupakan jumlah seluruh nilai tambah bruto atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun, yang dinilai dengan harga tahun yang bersangkutan. Nilai Tambah Bruto (NTB)  atas dasar harga berlaku yang didapat dari pengurangan Nilai Produksi Bruto (NPB) / Output dengan biaya antara masing-masing dinilai atas dasar harga berlaku. NTB menggambarkan perubahan volume/kuantum produksi yang dihasilkan dan tingkat perubahan harga dari masing-masing kegiatan, subsektor, dan sektor.

Penghitungan atas dasar harga konstan pengertiannya sama dengan atas dasar harga berlaku, tetapi penilaiannya dilakukan dengan harga suatu tahun dasar tertentu. NTB atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan volume/kuantum produksi saja. Pengaruh perubahan harga telah dihilangkan dengan cara menilai dengan harga suatu tahun dasar tertentu. Penghitungan atas dasar konstan berguna untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara kesuluruhan atau sektoral. Juga untuk melihat perubahan struktur perekonomian suatu daerah dari tahun ke tahun.

DRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah regional. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Pendapatan regional harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu wilayah. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah. PDRB dan Pendapatan Regional Perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB dan Pendapatan Regional per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB dan Pendapatan Regional Perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

TAHUN
PDRB ADH BERLAKU
PDRB ADH KONSTAN
2009
2.387.809.680,97
1.225.102.106,91
2010
2.633.940.493,40
1.281.528.201,39
2011
2.859.932.192,56
1.340.227.744,49
2012
3.081.836.460,41
1.408.144.095,34
2013
3.398.772.978,75
1.477.505.818,74


Last Updated on Thursday, 05 June 2014 11:59
 
IPM KOTA TEGAL PDF Print E-mail
Written by Andys   
Wednesday, 26 February 2014 12:18

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang dilakukan di suatu wilayah. IPM tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun mengukur dimensi pokok pembangunan manusia meliputi tiga aspek yang dinilai mencerminkan  status kemampuan dasar penduduk.  Adapun ketiga kemampuan  dasar pembangunan manusia, adalah  : (1)  lamanya hidup (sehat), diukur dengan angka harapan hidup saat lahir; (2) pengetahuan/tingkat pendidikan, diukur kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua pertiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga); dan (3) suatu standar hidup yang layak diukur dengan Pengeluaran Per Kapita yang telah disesuaikan.

TAHUN
KOTA TEGAL
JAWA TENGAH
2009
73,63
72,10
2010
73,89
72,49
2011
74,2
72,94
2012
74,63
73,5
2013
75,02
73,8


Last Updated on Friday, 15 May 2015 08:18
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 1 of 5