RAPAT KOORDINASI PPRG ( PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER ) TAHUN 2017 PDF Print E-mail
Written by Lestari   
Thursday, 02 November 2017 09:24


     Rapat koordinasi Urgensi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Tahun 2017 dilaksanakan pada hari Rabu 1 November 2017 pukul 09.00 WIB. Dihadiri oleh segenap tim pokja perwakilan dari beberapa SKPD. Rapat dibuka oleh Ibu Rita Marlianawati, S.Sos, M.Si selaku Kepala Bidang Pembangunan Masyarakat san Sosial Budaya Bappeda Kota Tegal dan sebagai narasumber rapat Bapak Sri Gunarto, SH, MM selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKBP2PA Kota Tegal.          
   Pemerintah berupaya untuk menguatkan pembangunan kualitas hidup manusia agar tercapai kehidupan yang lebih baik tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Pemerintah sebagai salah satu upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender adalah melalui pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengurangi kesenjangan gender (laki-laki maupun perempuan) melalui kebijakan & Program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. Hal tersebut telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamakan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah.

      Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan dasar dalam proses penyusunan kebijakan Prencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). PPRG merupakan bentuk implementasi dari penganggaran berbasis kinerja dimana pengelolaan anggaran menggunakan analisis gender. Alokasi Anggaran Responsif Gender (ARG) tertuju pada akomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses manfaat, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan. Pada Pelaksanaanya dengan melihat fakta yang ada masih terdapat kesenjangan terhadap perempuan diantaranya beban ganda yang memberatkan salah satu jenis kelamin terhadap kaum perempuan; Subordinasi (Pernomorduaan) menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah dari laki-laki; marginalisasi (Pemiskinan) adanya proses penyisihan yang menyebabkan kemiskinan bagi perempuan; Stereotipe (pelabelan Negatif) sikap megatif terhadap perempuan yang membuat posisi perempuan berada di pihak yang dirugikan. PUG memberikan arahan kebijakan meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan melalui strategi dengan peningkatan dan pemahaman komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam tahapan, proses, dan bidang pembangunan di tingkat nasional maupun daerah selain itu penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) juga dilakukan di berbagai bidang pembangunan  di tingkat nasional dan daerah. Program yang mendukung tim pokja PUG meliputi cakupan bidang diantaranya bidang ekonomi, bidang politik, bidang kesehatan, bidang sosial dan bidang hukum. 

    Pemerintah Kota Tegal sesuai dengan keputusan Walikota Tegal Nomor 463.2.23/034.A/2017 tentang pembentukan kelompok kerja pengarusutamaan gender kota Tegal. Pembentukan kelompok kerja (Pokja) Kota Tegal sejauh ini berupaya melakukan peningkatan kualitas kelembagaan PUG, SDM melalui sosialisasi, advokasi dan rapat koordinasi dalam mengatasi keterbatasan SDM disetiap OPD yang ada, baik secara kuantitas maupun kualitas; Telah diselenggarakan pelatihan penyusunan PPRG bagi seluruh anggota focal point gender dan diklat PPRG bagi pejabat struktural agar kinerja kelembagaan PUG lebih optimal; Memfasilitasi dan melakukan pendampingan Anggaran Responsif Gender (ARG) OPD agar dikelola dengan maksimal. 


Last Updated on Wednesday, 22 November 2017 20:16
 
BINTEK APLIKASI SIAP BANGUN PDF Print E-mail
Written by Lestari   
Tuesday, 17 October 2017 11:07

      Pelaksanaan Bintek / Pelatihan Aplikasi SIAP BANGUN pada tanggal 13 Oktober 2017 di Ruang Rapat Ex Samsat Lingkungan Pemerintah Kota Tegal. Diikuti oleh beberapa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Badan Keswadayaan Masyakarakat (BKM) Kota Tegal.

   SIAP BANGUN (Sistem Informasi dan Aplikasi Perencanaan Pembangunan) sebagai media elektronik untuk menampung usulan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara langsung melibatkan masyarakat untuk aktif dengan mengunduh aplikasi tersebut pada play store handphone android. Pada aplikasi SIAP BANGUN yang telah diunduh masyarakat dapat memberikan masukan dengan mengupload foto objek yang akan menjadi usulan kegiatan dengan memberi keterangan mengenai apa yang menjadi permasalahan baik di lingkungan RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, maupun Kota.
       Dalam pelatihan ini aplikasi SIAP BANGUN diharapkan peserta dapat mensosialisasikan dengan baik untuk dapat dipergunakan membantu memberikan jalan keluar dan untuk menjembatani antara pemerintah Kota Tegal dengan masyarakat secara efisien dan praktis tersampaikan tepat sasaran menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di lapangan yang belum menjadi usulan pembangunan pemerintah kota Tegal. Usulan-usulan yang telah masuk ke dalam aplikasi SIAP BANGUN selanjutnya akan ditindaklanjut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang tertuju pada rencana kerja jangka panjang, menengah maupun jangka pendek pembangunan pemerintah Kota Tegal.

Peserta mengikuti Bintek / Pelatihan Aplikasi SIAP BANGUN 

















Last Updated on Wednesday, 22 November 2017 20:25
 
FGD IMPLEMENTASI KOTA TANGGUH 2017 PDF Print E-mail
Written by Lestari   
Friday, 29 September 2017 09:07



     Bappeda Kota Tegal ikut berkontribusi dalam memfasilitasi Focus Group Discussion (FGD) dari Tim Peneliti Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Universitas Diponegoro Semarang sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) Hibah DPRM Kementrian Dikti Tahun 2017 dengan judul "Permodelan Pengembangan Wilayah Perkotaan Pesisir Utara Jawa Tengah Menuju Implementasi Kota Tangguh (Resilient City)". Pelaksanaan diadakan pada hari Kamis 28 September 2017 jam 12.30 s/d 16.00 WIB di Ruang Rapat Kantor Bappeda Kota Tegal yang dihadiri oleh Kepala Bappeda Kota Tegal Bapak Ir. H. Nur Effendi, M.Si didampingi Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Tegal, Kepala Sub Bidang Infrastruktur Bappeda Kota Tegal dan Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Tegal, Ketua Tim Peneliti dari Fakultas Teknik Undip Semarang Ibu Dr. Ing. Wiwandari, ST, MT, MPS dan perwakilan dari dinas terkait seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Tegal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tegal, dan perwakilan dari Tim KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Kota Tegal.

Terlihat beberapa dinas terkait saling berdiskusi dalam FGD ini

     FGD ini meliputi ruang lingkup bahasan mengenai bencana-bencana akibat perubahan iklim seperti kekeringan, banjir, rob, tanah longsor, angin puting beliung, dan kebakaran. Selain itu untuk mengetahui data dan informasi pendukung seperti jumlah dan waktu kejadian bencana, lokasi kejadian bencana dan tata guna lahan daerah terkena bencana, dampak atau kerugian yang ditimbulkan dan mencari penyebab dari bencana yang terjadi di Kota Tegal, ketinggian air maksimum dan minimum serta durasi maksimum dan minimum terjadinya genangan khusus akibat bencana banjir. Dalam FGD ini pula dibahas mengenai program yang telah dilakukan OPD maupun pihak eksternal terkait program penanganan dan pengurangan resiko bencana. 

    
    Letak Geografis Kota Tegal yang berada di Pesisir Pantai Utara, walaupun terbebas dari bahaya tanah longsor dan letusan gunung berapi namun rawan terhadap bahaya banjir, potensi banjir di Kota Tegal disebabkan beberapa hal, luapan air sungai, hujan deras, rob, dan banjir kiriman. Daerah terdampak yang sering terjadi meliputi, Kelurahan Kaligangsa, Cabawan dan Krandon (luapan air sungai kaligangsa), Kelurahan Mintaragen dan Tegalsari (Rob) dan Kelurahan Randu gunting, Pesurungan Kidul, Debong Kulon, Kraton serta Margadana (genangan air saat hujan deras) untuk meminimalisir potensi bencana telah dilakukan beberapa program pembangunan seperti pembangunan folder, kolam retensi, groin pantai untuk menangani abrasi dan kerusakan pantai serta normalisasi kali dan sungai. Selain itu Bappeda Kota Tegal juga telah melaksanakan pembangunan dan pemeliharan infrastruktur diantaranya melalui program kawasan pesisir pantai Kota Tegal masterplan water front city kawasan PAI dan penataan pantai muarareja.


Last Updated on Wednesday, 22 November 2017 20:34
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 10